INFO
  •  Selamat Datang di Website Portal OPD Kabupaten Barito Selatan 
  •  Welcome to Barito Selatan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

                            

  

 KEPALA DINAS

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati  melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Sesuai peraturan bupati Barito Selatan pasal No. 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan uraian tugas di atas, secara rinci fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi adalah sebagai berikut :

 

a.      Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.      Perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketenagakerjaan;

c.      Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

d.      Penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

e.      Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan;

f.        Pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan UPTD;

g.     Pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

h.     Pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Informasi ketenagakerjaan, pemeriksaan kepatuhan, dan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja;

i.       Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah, penerbitan Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan TKI, pengesahan RPTKA perpanjangan, penerbitan perpanjangan IMTA;

j.      Pelaksanaan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan, dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);

k.      Pelaksanaan kepesertaan BPJS dan jaminan sosial tenaga kerja;

l.       Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;

m.    Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

n.      Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas; dan

o.       Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

p.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

SEKRETARIAT

 

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program, ketatalaksanaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, aset, kehumasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi  :

a.     Pengoordinasian penyusunan perencana dan keuangan Dinas;

b.     Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

c.      Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

d.     Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

e.     Pengkoordinasian Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

f.       Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan;

g.     Pengkoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

h.     Pengkoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga;

i.       Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

j.       Pengkoordinasian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap dan alat tulis kantor pakai habis;

k.      Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan aset milik daerah;

l.       Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset milik daerah;

m.    Pengkoordinasian pengelolaan anggaran;

n.     Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) keuangan;

o.     Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) keuangan;

p.     Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

q.     Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

r.       Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

s.      Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian Intern (SPI);

t.       Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

u.     Pengkoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;

v.      Pengkoordinasian penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website;

w.    Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

x.      Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

 

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

 

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada perusahaan menengah, pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi, pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, penerbitan Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan TKA, lokasi kerja dan penerbitan Perpanjangan IMTA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan  Tenaga Kerja menyelanggarakan fungsi :

a.     Perencanaan Operasional Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;

b.     Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);

c.      Pengkoordinasian pelaksanaan analisis kebutuhanpelatihan berbasis kompetensi;

d.     Pengkoordinasian penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;

e.     Pempromosian informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan pembentukanLembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

f.       Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

g.     Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi dan pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;

h.     Pengkoordinasian penyiapan program pelatihan dan pemagangan;

i.       Pengkoordinasian perantaraan kerja dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

j.       Pengkoordinasian penyiapan instruktur dan tenaga pelatih;

k.      Penyebarluaskan/mempromosikan informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan Informasi Pasar Kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar negeri hubungan kerja);

l.       Pengkoordinasian pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

m.    Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan Jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

n.     Pemverifikasian penerbitan Izin LPKTKS Kabupaten/Kota dan memverifikasi dokumen Pengesahan RPTK Perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja;

o.     Pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan Informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan , Jumlah TKA dan LLokasi Kerja;

p.     Pengkoordinasian penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

q.     Pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;

r.       Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

s.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

                 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian, Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Penataan SP/SB, Organisasi Pengusaha dan Perusahaan, Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMKS) dan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a.     Perencanaan operasional Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;

b.     Pemverifikasian pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah provinsi;

c.      Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

d.     Pengkoordinasian penataan SP/SB, organisasi pengusaha dan perusahaan;

e.     Pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di Perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;

f.       Pengkoordinasian Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;

g.     Pengkoordinasian pemberian fasilitas dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di Perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

h.     Pengkoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;

i.       Pengkoordinasian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;

j.       Pengkoordinasian penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); dan

k.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Transmigrasi

 

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan/program rencana kerja bidang transmigrasi, membuat rancangan anggaran biaya bidang transmigrasi, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, melaksanakan perencanaan kawasan, penyiapan pemukiman dan penempatan serta pengembangan masyarakat kawasan permukiman, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a.     Perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian skala Kabupaten sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan;

b.     Penyelenggaraan kebijaksanaan perencanaan kawasan ketransmigrasian dalam wilayah skala Kabupaten;

c.      Penyelenggaraan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah Kabupaten/Kota;

d.     Pelaksanaan pengumpulan data untuk penyelenggaraan sistem informasi Bidang Transmigrasi;

e.     Pelaksanaan pengolahan data sebagai bahan membuat kebijakan dan program kerja Bidang Transmigrasi;

f.       Pelaksanaan Inventarisasi sarana dan prasarana Bidang Transmigrasi;

g.     Penyelenggaraan penyiapan pembangunan dan penempatan kawasan transmigrasi;

h.     Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan lokal;

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Media Sosial

Sekretariat Daerah



Lembaga Teknis Daerah


Kecamatan