INFO
  •  Selamat Datang di Website Portal OPD Kabupaten Barito Selatan 

Bagian Pemerintahan

Tupoksi Bagian Pemerintahan

 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DaerahKabupaten Barito Selatan.

 

Bagian Pemerintahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

 

 

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

 

a.  penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 

b.    penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 

c.  penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

d.  penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 

e.   penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan

f.    pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

 

 

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

 

 

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan  dan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan teratur.

 

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

 

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan melaksanakan tugas  ;

 

a.     menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;

b.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;

c.     menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;

d.     menyusun bahan kebijakan pengelolaan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN);

e.     menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalamnegeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

f.        memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan

g.  menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan.

 

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

 

 

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Untuk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan,  fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan lancar.

 

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

 

 

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan melakasanakan tugas  ;

 

a.   melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran  wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;

b.   melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

c.     melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;

d.     menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 

e.     menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat; dan

f.     melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan.

 

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah

 

 

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan laporan, perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, pengolahan data dan penyiapan bahan kebijakan serta pembinaan dan kerja sama sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan lancar.

 

 

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

 

 

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah melaksanakan tugas  ;

 

a.     menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

b.     menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);

c.     melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;

d.   melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e.     memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan Wakil Bupati; 

f.      menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati;

g.     melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;

h.   melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;

i.      melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;

j.      menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;  

k.     melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;

l.      melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;

m.   melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

n.  melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah  kabupaten; dan

BAGIAN PEMERINTAHAN

Media Sosial

Sekretariat Daerah



Lembaga Teknis Daerah


Kecamatan