INFO
  •  Selamat Datang di Website Portal OPD Kabupaten Barito Selatan 
  •  Welcome to Barito Selatan 

UMP Kalteng 2020 alami kenaikan hingga sembilan persen

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Senin, 18 November 2019

 

UMP Kalteng 2020 alami kenaikan hingga sembilan persen
Kepala Disnakertrans Kalteng Syahril Tarigan menyampaikan penetapan UMP Kalteng
tahun 2020 kepada awak media di Palangka Raya, Jumat, (1/11/2019).
(ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)


Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan menyatakan, bahwa Upah Minimum Provinsi
(UMP) pada 2020 mendatang mengalami kenaikan hingga sembilan persen dibanding 2019.


"UMP Kalteng 2020 telah ditetapkan dan mengalami kenaikan hingga sembilan persen
dibanding tahun ini, yakni menjadi Rp2.903.144,7," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Penetapan itu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan
kondisi perkembangan usaha dan kebutuhan hidup para pekerja.


Dalam hal itu, Dewan Pengupahan telah menyampaikan rekomendasi besaran UMP tahun
depan dan Gubernur telah menetapkannya melalui Pergub nomor 34 tahun 2019 tentang
UMP2020.


Syahril menjelaskan, secara rinci angka itu didapat berdasarkan angka pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,12 persen dan inflasi 3,39 persen, serta ditambah angka
penyesuaian sebesar 0,49 persen.


"UMP ditetapkan berdasarkan formula yang ada pada PP nomor 78 tahun 2015. Dengan
rumus, upah minimum tahun berjalan ditambah dengan angka inflasi dan pertumbuhan
ekonomi secara nasional, serta penyesuaian jika ada," jelasnya.


Selanjutnya menindaklanjuti penetapan UMP itu, pemkab dan pemkot diminta untuk
mengusulkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk Upah Minimum
Sektoral.

Pemkab maupun pemkot diberikan waktu selama 21 hari, artinya UMK juga harus segera
ditetapkan. Saat ini, diketahui mereka sedang dalam proses penyiapan rekomendasi
penetapan UMK tersebut.


Lebih lanjut, Syahril mengingatkan, kepada perusahaan dengan telah ditetapkannya UMP
sembari menunggu UMK, diharapkan menjadi pedoman dalam rencana anggaran
perusahaan untuk dilakukannya penyesuaian.


"Kami akan memantau dan mengawasi pelaksanaan UMP di lapangan, guna mencegah
terjadinya pelanggaran," ungkapnya.


Pihaknya pun sangat berharap, agar pengusaha maupun serikat pekerja saling mendukung,
sehingga tercipta keharmonisan hubungan industrial dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan bersama.

Sekretariat Daerah



Lembaga Teknis Daerah


Kecamatan