INFO
  •  Selamat Datang di Website Portal OPD Kabupaten Barito Selatan 
  •  Welcome to Barito Selatan 

Pemkab Barito Selatan bahas penyelesaian sertifikat lahan usaha transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Senin, 18 November 2019

 

Buntok (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Selatan Kalimantan Tengah melaksanakan rapat bersama kepala desa untuk menindaklanjuti penyelesaian penerbitan sertifikat lahan usaha transmigrasi di daerah itu.

"Rapat yang dilaksanakan ini bersama dengan Kepala Desa Wungkur Baru, Baruang, Marga Jaya dan Gagutur, dan Desa Marga Jaya yang merupakan desa eks transmigrasi," Kepala Disnakertrans Barito Selatan Agus In'Yulius di Buntok, Selasa.

Agus mengatakan, selain dengan kepala desa, pihaknya juga mengundang ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan tokoh masyarakat desa dalam proses menindaklanjuti penyelesaian penerbitan sertifikat pada lahan usaha transmigrasi yang selama ini menjadi tunggakan itu.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Selatan akan menyelesaikan penerbitan sertifikat sebanyak 1.322 bidang lahan usaha. Untuk tahap pertama yang menjadi prioritas yakni 93 bidang tanah yang sudah ada surat keputusan Bupati Barito Selatan.

"Berdasarkan hasil survei kami di lapangan pada 14 sampai 22 Oktober 2019 lalu, memang banyak kendala yang dihadapi diantaranya kondisi lahan transmigrasinyasudah tidak ada, pemilik lahan bukan orang awal yang menempati transmigrasi dan sebagian rumah sudah ditempati penduduk lokal," jelasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Penerbitan sertifikat akan disesuaikan dengan nama terakhir pemilik lahan pada lokasi transmigrasi.

Oleh karena itu pihaknya mengadakan rapat dengan kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat dalam upaya untuk mencari solusi berkaitan dengan kendala yang ditemukan di lapangan.

"Dari solusi ini akan kami laksanakan survei kembali ke lapangan supaya didapat data-data lokasi yang benar-benar disepakati bersama dengan masyarakat desa," terangnya.

Menurut dia, dari hasil survei di lapangan nantinya juga akan terlihat, lahan mana yang bisa diproses langsung hingga ke tingkat sertifikat, dan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan permasalahannya.

Untuk itu, dalam rapat ini dirinya menekankan tiga hal penting yakni kepala desa dan perangkatnya supaya membuat peta ulang dan sketsa lokasi lahan yang belum bersertifikat, terutama yang sudah ada surat keputusan bupati.

Pemerintah desa diminta memasang patok dan membersihkan lokasi untuk memudahkan tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barito Selatan dalam melaksanakan pengukuran lahan sesuai dengan sketsa lokasi yang diusulkan.

Agus berharap, hasil pengukuran nantinya bisa diproses pembuatan sertifikat karena dalam pembuatan sertifikat ini gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Sementara itu Kepala Desa DesaWungkur Baru, Wiluyo Awin A mengucapkan terima kasih karena diundang dalam rapat pembahasan tersebut meski dirinya baru terpilih.

"Rapat ini penting karena masih banyak masyarakat Desa Wungkur Baru yang belum menerima sertifikat lahan usaha tersebut," katanya.

Setelah ini pihaknya akan melaksanakan musyawarah untuk mencari jalan terbaik dalam penetapan lokasi lahan usaha yang akan dibuat sertifikatnya karena lahan usaha tersebut banyak terjadi tumpang tindih lahan yang tanam masyarakat masuk dalam lahan usaha transmigrasi.

"Kami juga akan melakukan pendekatan dengan masyarakat, agar memahami tujuan dari pemerintah membuat sertipikat supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan," kata Wiluyo

Sedangkan Kepala Desa Marga Jaya, Rokhimin juga menyampaikan bahwa sebagian lahan warga transmigrasi di desanya masih ada yang belum diterbitkan sertifikatnya terutama lahan usaha 2.

"Lahan yang sudah disertifikatsebanyak 286 sertifikat dan yang belum disertifikat sebanyak 126 lahan usaha yang belum disertifikat," jelasnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Selatan ke lapangan bersama BPN sudah turun ke lapangan. Pihaknya setelah ini akan membuat peta lahan-lahan yang akan diterbitkan sertifikatnya untuk memudahkan Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikatnya.

 

Sekretariat Daerah



Lembaga Teknis Daerah


Kecamatan